Audit BMN di Lapas Dharmasraya, Pengelolaan Aset Negara Diperiksa untuk Pastikan Tertib dan Akuntabel
DHARMASRAYA — Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melaksanakan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Dharmasraya, Selasa (22/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Audit Ketaatan atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat.
Audit ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan aset negara pada satuan kerja pemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Dalam kunjungan tersebut, tim Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah aspek pengelolaan BMN, mulai dari administrasi, pencatatan, hingga pengelolaan dan pemanfaatan aset yang berada di lingkungan Lapas Kelas III Dharmasraya.
Pemeriksaan juga dilakukan melalui pengecekan dan pencocokan antara data serta dokumen administrasi dengan kondisi Barang Milik Negara yang berada di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan keberadaan dan kondisi aset yang dikelola oleh satuan kerja.
Kepala Lapas Kelas III Dharmasraya, Ferdika Canra, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung pelaksanaan audit tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.
“Kami siap mendukung dan memberikan data maupun dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan BMN di Lapas Kelas III Dharmasraya dilaksanakan secara tertib dan akuntabel,” ujar Ferdika.
Menurutnya, pengelolaan BMN yang tertib tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Melalui Audit Ketaatan atas Pengelolaan BMN tersebut, pengelolaan aset negara di Lapas Kelas III Dharmasraya diharapkan semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, hasil pemeriksaan dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan tata kelola BMN agar pemanfaatannya dapat mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan secara optimal.
KATAHARIAN.id — Informasi, Edukasi dan Inspirasi.