Bapas Padang Perkuat Reintegrasi Sosial, 19 Kelurahan Digandeng Lewat Kelayan Binter
PADANG — Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Padang memperkuat langkah pembimbingan dan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan melalui pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter).
Penguatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Kelayan Binter serta Penguatan Tugas dan Fungsi Bapas, yang digelar di Hotel HW Padang, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut diikuti jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, serta unsur pemerintah kelurahan dan aparat kewilayahan, termasuk Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dari sejumlah wilayah di Kota Padang.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Barat, Achmad Widodo. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pembentukan Kelayan Binter menjadi bagian penting dalam memperkuat pembimbingan dan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan melalui kolaborasi lintas lembaga.
“Kelayan Binter menjadi salah satu upaya untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pembimbingan dan reintegrasi sosial. Bapas tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, aparat kewilayahan, TNI, Polri, serta masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap Klien Pemasyarakatan,” ujar Achmad.
Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan tidak sebatas koordinasi, tetapi mampu menghadirkan dukungan nyata bagi Klien ketika kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Peran Strategis Bapas dalam Reintegrasi Sosial
Materi pertama disampaikan Kepala Bapas Kelas I Padang, Enjat Lukmanul Hakim, mengenai pengenalan Bapas serta penguatan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan.
Enjat menjelaskan, Bapas memiliki posisi strategis dalam sistem Pemasyarakatan, khususnya dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan.
“Bapas memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik. Tugas Bapas tidak berhenti pada proses administrasi program integrasi, tetapi bagaimana Klien mendapatkan pembimbingan dan mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab di masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan reintegrasi sosial membutuhkan dukungan lingkungan sekitar. Klien yang telah kembali ke masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, mengembangkan potensi, serta berkontribusi secara positif.
“Reintegrasi sosial merupakan proses bersama. Bapas memberikan pembimbingan dan pengawasan, namun lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan ruang bagi Klien untuk berubah dan kembali berkontribusi secara positif,” lanjut Enjat.
Akademisi Soroti Pentingnya Peran Masyarakat
Perspektif akademis turut dihadirkan melalui pemaparan Dr. Edita Elda, S.H., M.H., Dosen Departemen Hukum Pidana Universitas Andalas, dengan materi “Peran Pemasyarakatan dalam KUHP Nasional dan Peran Serta Masyarakat dalam Keberhasilan Reintegrasi Sosial.”
Dr. Edita menjelaskan perkembangan paradigma Pemasyarakatan sekaligus pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial.
Menurutnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan selama seseorang menjalani pidana, tetapi juga dari proses ketika yang bersangkutan kembali ke masyarakat.
“Pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari proses reintegrasi sosial. Keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh proses yang dilakukan selama seseorang menjalani pidana, tetapi juga bagaimana ketika mereka kembali ke masyarakat bisa menjalankan fungsi sosialnya secara baik dan bertanggung jawab,” terangnya.
Ia menekankan, penerimaan masyarakat, dukungan sosial, serta kesempatan untuk melakukan kegiatan produktif dapat membantu Klien membangun kembali kehidupannya.
“Masyarakat perlu menjadi bagian dari proses reintegrasi. Ketika masyarakat memberikan ruang dan kesempatan, maka Klien memiliki peluang yang lebih besar untuk membangun kembali kehidupan yang positif dan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum,” tambahnya.
Kelayan Binter Perkuat Jejaring Layanan Bapas
Sementara itu, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya yang bertugas di Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat, Neliya Sari, secara khusus memaparkan konsep Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi atau Kelayan Binter.
Neliya menjelaskan, Kelayan Binter menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi dan dukungan terhadap pelaksanaan bimbingan integrasi Klien Pemasyarakatan dengan melibatkan berbagai unsur di masyarakat.
“Kelayan Binter dibentuk untuk memperkuat jejaring layanan Bapas di tengah masyarakat. Dengan adanya kelompok ini, koordinasi antara Bapas, pemerintah kelurahan, aparat kewilayahan, dan unsur terkait lainnya dapat dilakukan secara lebih terarah dalam mendukung Klien Pemasyarakatan,” jelas Neliya.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas memiliki arti penting karena unsur tersebut berada dekat dengan masyarakat dan lingkungan tempat Klien menjalani kehidupan sehari-hari.
“Kita ingin membangun sistem dukungan yang tidak hanya berpusat di Bapas. Ketika Klien kembali ke lingkungan tempat tinggalnya, terdapat jejaring yang dapat mendukung proses pembimbingan, membantu mengidentifikasi kebutuhan, serta mendorong Klien untuk melakukan kegiatan yang positif,” ujarnya.
19 Kelurahan Dilibatkan
Sebagai bagian dari penguatan jejaring Kelayan Binter, Bapas Kelas I Padang melibatkan 19 kelurahan di Kota Padang, masing-masing bersama unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Ke-19 kelurahan tersebut yakni Bungus Barat, Dadok Tunggul Hitam, Parupuk Tabing, Korong Gadang, Kuranji, Lubuk Begalung Nan XX, Pampangan Nan XX, Bandar Buat, Kampung Lapai, Kampung Olo, Berok Nipah, Purus, Seberang Palinggam, Teluk Bayur, Sawahan, Simpang Haru, Air Tawar Barat, Ulak Karang Utara, dan Limau Manis.
Pelibatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal membangun pola koordinasi yang lebih sistematis antara Bapas dan lingkungan masyarakat tempat Klien berdomisili.
Selain unsur kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kegiatan juga dihadiri jajaran UPT Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat.
Bhabinkamtibmas: Sinergi Perlu Dilakukan Berkelanjutan
Salah seorang peserta, Bhabinkamtibmas Kelurahan Limau Manis Albert Amarta, mengapresiasi kegiatan yang mempertemukan Bapas dengan unsur kewilayahan tersebut.
Menurutnya, forum tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran masing-masing pihak dalam mendukung proses reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Padang ini. Kegiatan seperti ini sangat baik untuk meningkatkan pemahaman dan memperkuat sinergi antarinstansi, khususnya dalam mendukung kelancaran proses reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan,” ungkap Albert.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi lintas lembaga dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara kontinu setiap tahun, sehingga sinergi antar lembaga semakin kuat. Dengan komunikasi dan koordinasi yang terus terjaga, tentunya akan sangat membantu dalam mendukung kelancaran proses reintegrasi sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.
FGD Bahas Pola Kolaborasi
Setelah seluruh materi disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD). Forum tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk bertukar pandangan, menyampaikan masukan, serta membahas pola kolaborasi yang dapat dikembangkan melalui Kelayan Binter.
Pembahasan diarahkan pada penguatan koordinasi antara Bapas, pemerintah kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan dukungan terhadap Klien Pemasyarakatan.
Melalui kegiatan tersebut, Bapas Kelas I Padang menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis masyarakat.
Pembentukan Kelayan Binter diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan Bapas sekaligus membangun jejaring dukungan yang memberikan manfaat nyata bagi Klien Pemasyarakatan.
Sebab, reintegrasi sosial bukan sekadar mengembalikan Klien ke tengah masyarakat. Lebih dari itu, proses tersebut menyangkut bagaimana Klien memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, mengembangkan potensi, menjalani kehidupan secara bertanggung jawab, serta kembali memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya.
Dengan semakin kuatnya sinergi antara Bapas, UPT Pemasyarakatan, pemerintah kelurahan, TNI, Polri, akademisi, dan masyarakat, diharapkan proses pembimbingan dan reintegrasi sosial di Kota Padang dapat berjalan semakin terarah, inklusif, dan berkelanjutan.(Af)
