Dua Hari Berturut-turut, Polres Sijunjung Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi! Dua Minibus dan 66 Jeriken Diamankan
SIJUNJUNG, KATAHARIAN.id — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sijunjung mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis Bio Solar bersubsidi dalam operasi yang berlangsung selama dua hari berturut-turut, Rabu hingga Kamis (21–22 Oktober 2026).
Dalam dua pengungkapan di lokasi berbeda tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial AK (46) dan DY (44), beserta dua unit kendaraan minibus yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM. Petugas juga menyita 66 jeriken berisi Bio Solar dengan kapasitas masing-masing 30 liter.
Berdasarkan kapasitas jeriken yang dilaporkan, total BBM yang diamankan diperkirakan mencapai 1.980 liter atau hampir 2.000 liter. Jumlah tersebut masih perlu disesuaikan dengan hasil pemeriksaan fisik barang bukti.
Pengungkapan ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang peruntukannya telah diatur oleh pemerintah.
Kasus Pertama: 33 Jeriken Solar Diamankan di Koto VII
Pengungkapan pertama berlangsung pada Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 19.00 WIB di jalan umum Jorong Mengkudu Kodok, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.
Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial AK, 46 tahun, yang berdomisili di wilayah setempat.
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun penyidik, AK diduga mengumpulkan BBM jenis Bio Solar melalui beberapa cara, di antaranya membeli BBM dari sejumlah pengecer di sepanjang jalur Kumanis–Tanjung Ampalu.
Penyidik juga mendalami dugaan pembelian BBM melalui pengisian di SPBU menggunakan kendaraan yang dilengkapi barcode, sebelum BBM dipindahkan ke dalam jeriken di rumahnya.
Solar yang terkumpul tersebut diduga diperjualbelikan kembali kepada pengemudi truk lintas maupun konsumen lainnya.
Dalam informasi awal perkara, AK diduga membeli solar dengan harga sekitar Rp375.000 per jeriken berisi kurang lebih 26 kilogram, kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp400.000 hingga Rp420.000 per jeriken. Sementara itu, harga penjualan secara eceran disebut mencapai Rp14.000 per liter.
Dari pengungkapan pertama, polisi menyita satu unit minibus Isuzu Panther berwarna hitam dengan nomor polisi BA 1839 LW serta 33 jeriken berisi Bio Solar berkapasitas masing-masing 30 liter.
Perkara ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/8/X/2026/SPKT.SATRESKRIM/POLRES SIJUNJUNG/POLDA SUMBAR, tertanggal 21 Oktober 2026.
Kasus Kedua: Mitsubishi L300 dan 33 Jeriken Diamankan di Parit Rantang
Sehari kemudian, Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 18.00 WIB, Satreskrim Polres Sijunjung kembali mengungkap dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM jenis Bio Solar bersubsidi.
Penindakan berlangsung di jalan umum Jorong Parit Rantang, Nagari Kunangan Parit Rantang, Kabupaten Sijunjung.
Operasi tersebut dipimpin Kasat Reskrim Polres Sijunjung AKP Wildan Alkautsar Ananputra, S.T.K., S.I.K., M.Si., bersama Kapolsek Kamang Baru IPTU Muhammad Fariz, S.Tr.K., M.H., serta personel gabungan.
Petugas mengamankan seorang pria berinisial DY, 44 tahun, yang bekerja sebagai petani dan berdomisili di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, DY diduga memperoleh BBM jenis Bio Solar dari pengepul atau pelangsir di wilayah SPBU Parit Rantang. BBM tersebut kemudian diangkut menggunakan kendaraan untuk dijual kembali kepada pengecer di wilayah tempat tinggalnya.
Dalam informasi awal penyidikan, DY diduga membeli solar dengan harga sekitar Rp400.000 per jeriken, kemudian menjualnya kembali dengan harga berkisar Rp430.000 hingga Rp470.000 per jeriken.
Dari lokasi tersebut, polisi menyita satu unit minibus Mitsubishi L300 berwarna hitam dengan nomor polisi BA 8233 VAA serta 33 jeriken berisi Bio Solar dengan kapasitas masing-masing 30 liter.
Perkara kedua tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/9/X/2026/SPKT.SATRESKRIM/POLRES SIJUNJUNG/POLDA SUMBAR, tertanggal 22 Oktober 2026.
Total Hampir 2.000 Liter, Polisi Amankan Dua Kendaraan
Dari dua kasus tersebut, polisi mengamankan dua orang yang diduga terlibat, dua unit kendaraan, serta 66 jeriken berisi Bio Solar.
Jika mengacu pada kapasitas 30 liter per jeriken, jumlah keseluruhan BBM yang disita diperkirakan mencapai 1.980 liter.
Kedua perkara tersebut memiliki dugaan pola yang serupa, yakni pengumpulan BBM dari sejumlah sumber, pengangkutan menggunakan kendaraan, serta penjualan kembali kepada konsumen lain.
Meski demikian, penyidik masih perlu mendalami asal-usul BBM, mekanisme pembelian, tujuan pengangkutan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyidik Telusuri Asal-usul BBM dan Kemungkinan Jaringan Lain
Dalam penanganan kedua perkara tersebut, penyidik Satreskrim Polres Sijunjung merencanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang diamankan, pemeriksaan ahli minyak dan gas bumi (migas), serta pengembangan penyidikan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Penyidik juga akan melengkapi administrasi penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti guna memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi.
Berdasarkan informasi awal perkara, kedua kasus disangkakan melanggar ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, sebagaimana disebutkan dalam laporan kepolisian.
Penerapan pasal secara lengkap beserta ancaman pidananya perlu dipastikan kembali berdasarkan konstruksi perkara, hasil penyidikan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Perlu Diperkuat
Pengungkapan dua kasus dalam rentang waktu berdekatan ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi, khususnya untuk mencegah pengalihan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
BBM bersubsidi merupakan komoditas yang distribusi dan pemanfaatannya diatur agar dapat menjangkau kelompok masyarakat serta sektor yang berhak menerima sesuai kebijakan pemerintah.
Karena itu, pengawasan oleh aparat penegak hukum, pengelola SPBU, dan pihak terkait menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan penyaluran BBM bersubsidi.
Masyarakat juga diharapkan dapat melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan penyimpangan distribusi BBM, dengan tetap mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga proses penyidikan berlangsung, dugaan tindak pidana dalam kedua perkara tersebut masih harus dibuktikan melalui mekanisme hukum. Kedua pria yang diamankan tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil sesuai asas praduga tak bersalah.(Af)
