Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kapolres Bungo Temui Massa PMII! Karhutla, Narkoba, dan PETI Jadi Sorotan, Ini Penjelasannya


BUNGO, KATAHARIAN.id — Kapolres Bungo, AKBP Zamri Elfino, S.I.K., menemui langsung massa aksi unjuk rasa dari Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bungo dan membuka ruang dialog untuk menanggapi berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Mediasi berlangsung di Aula Lantai II Mapolres Bungo, Senin (26/10/2026).

Sebelumnya, massa PMII Cabang Bungo yang dikoordinatori Andi Ardi menggelar aksi di depan Mapolres Bungo. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan dan mempertanyakan penanganan berbagai persoalan di Kabupaten Bungo, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap, peredaran narkotika, hingga aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Aksi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar meningkatkan perhatian terhadap persoalan yang dinilai berdampak terhadap keamanan, ketertiban, lingkungan, dan kehidupan masyarakat.

Tiga Persoalan Utama Menjadi Tuntutan Mahasiswa

Dalam penyampaian aspirasinya, Aliansi PMII Cabang Bungo menyoroti tiga persoalan utama.

Pertama, mahasiswa menilai peredaran narkotika di Kabupaten Bungo perlu mendapatkan perhatian serius. Mereka meminta aparat penegak hukum meningkatkan upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Kedua, mahasiswa menyoroti aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menurut mereka masih menjadi persoalan di wilayah Kabupaten Bungo. Mereka mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengambil langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing.

Ketiga, mahasiswa mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional terkait karhutla dan krisis kabut asap. Menurut mereka, langkah tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan yang lebih maksimal, termasuk dalam pengerahan sumber daya dan upaya perlindungan masyarakat.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolres Bungo menggelar mediasi bersama perwakilan massa aksi. Kegiatan itu turut dihadiri Wakapolres Bungo, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Resnarkoba, personel Polres Bungo yang terlibat dalam pengamanan, serta peserta aksi dari Aliansi PMII Cabang Bungo.

Kapolres: Penanganan Karhutla Menjadi Perhatian Prioritas

Dalam mediasi tersebut, AKBP Zamri Elfino menjelaskan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu perhatian dan prioritas Polres Bungo.

Ia menyampaikan bahwa proses penyidikan terkait perkara karhutla masih berlangsung. Pihaknya, kata dia, berkomitmen melakukan penegakan hukum secara tegas dan profesional terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keseriusan dan koordinasi agar upaya pencegahan maupun penegakan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tegas Berantas Narkoba, Termasuk Jika Melibatkan Anggota Polri

Terkait pemberantasan narkotika, Kapolres Bungo menegaskan komitmennya untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, baik yang melibatkan masyarakat maupun apabila ditemukan keterlibatan oknum internal kepolisian.

Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada anggota Polri yang terbukti terlibat tindak pidana narkotika.

"Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika, dan akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku," tegas AKBP Zamri Elfino.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan dugaan tindak pidana narkotika harus dilakukan berdasarkan hukum, tanpa mengabaikan proses pemeriksaan dan pembuktian terhadap setiap pihak yang diduga terlibat.

PETI Dinilai Kompleks, Kapolres Dorong Koordinasi Lintas Sektor

Mengenai persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Kapolres Bungo mengakui bahwa penanganannya memiliki tantangan tersendiri. Menurutnya, aktivitas tersebut berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk kondisi sosial dan mata pencaharian sebagian masyarakat.

Oleh karena itu, ia menilai penyelesaian persoalan PETI membutuhkan pendekatan yang komprehensif serta koordinasi lintas sektor, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami memahami bahwa persoalan ini cukup kompleks, mengingat kegiatan tersebut telah menjadi salah satu mata pencaharian bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Bungo. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif serta koordinasi lintas sektor," jelasnya.

Kapolres juga mengungkapkan bahwa koordinasi dan diskusi bersama Bupati Bungo serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus dilakukan guna mencari solusi terbaik dalam menangani persoalan tersebut.

"Hingga saat ini, saya masih terus melakukan diskusi dan koordinasi bersama Bapak Bupati Bungo serta unsur Forkopimda Kabupaten Bungo guna mencari solusi terbaik dalam menangani permasalahan tersebut, dengan tetap mengedepankan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku," ujar AKBP Zamri Elfino.

Kapolres Jelaskan Mekanisme Evaluasi Kinerja dan Pengawasan Internal

Selain membahas karhutla, narkotika, dan PETI, massa aksi juga menyoroti persoalan evaluasi kinerja kepolisian.

Menanggapi hal itu, AKBP Zamri Elfino menjelaskan bahwa sebagai Kapolres, dirinya memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja personel di lingkungan Polres Bungo.

Sementara itu, evaluasi terhadap dirinya selaku Kapolres Bungo merupakan kewenangan pimpinan di tingkat Polda Jambi maupun Mabes Polri.

Ia juga menjelaskan bahwa Polri secara berkala melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal institusi.

Kegiatan Wasrik tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta administrasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, mekanisme pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas kinerja institusi Polri.

Mediasi Jadi Ruang Penyampaian Aspirasi

Pertemuan antara Kapolres Bungo dan Aliansi PMII Cabang Bungo menjadi ruang dialog bagi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan sekaligus memperoleh penjelasan langsung dari kepolisian mengenai sejumlah persoalan yang mereka soroti.

Melalui dialog tersebut, berbagai isu terkait keamanan, penegakan hukum, dan lingkungan di Kabupaten Bungo kembali menjadi perhatian bersama.

Aspirasi mahasiswa diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, sekaligus mendorong koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat dalam mencari solusi terhadap persoalan yang berkembang.

Penanganan karhutla, pemberantasan narkotika, dan penertiban aktivitas PETI memerlukan langkah yang terukur, koordinasi berkelanjutan, serta penegakan hukum yang profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan.(YD)

KATAHARIAN.id — Menyajikan informasi aktual, berimbang, dan terpercaya.