Kapolda Baru Tiba di Ranah Minang, Gubernur Mahyeldi Sambut Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy di Bandara BIM
PADANG PARIAMAN – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, didampingi Komjen Pol. Gatot Tri Suryanta, menyambut langsung kedatangan Kapolda Sumatera Barat yang baru, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, di VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman, Minggu (5/7/2026). Penyambutan tersebut menjadi penanda dimulainya pengabdian Irjen Djati sebagai Kapolda Sumbar setelah resmi menjalani serah terima jabatan sehari sebelumnya.
Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai simbol kuatnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Polda Sumbar dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy serta berharap kerja sama yang selama ini terjalin antara Pemprov Sumbar dan Polda Sumbar dapat terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Selamat datang di Sumatera Barat. Semoga amanah dalam mengemban tugas sebagai Kapolda Sumbar dan sinergi yang telah terjalin selama ini semakin kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy resmi menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat usai mengikuti prosesi serah terima jabatan pada Sabtu (4/7/2026), menggantikan Komjen Pol. Gatot Tri Suryanta yang mendapat penugasan baru di lingkungan Polri.
Sebagai Kapolda Sumbar, Irjen Djati mengemban tanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas Kepolisian di wilayah Sumatera Barat, mulai dari memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, hingga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimistis kehadiran Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy akan semakin memperkuat kolaborasi antara Polda Sumbar, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga pembangunan daerah dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal demi kemajuan Ranah Minang.(Af)