Kapolres Dharmasraya Bersama Pemkab Cek Pilwana Serentak 2026, Netralitas dan Kamtibmas Jadi Perhatian
DHARMASRAYA — Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso W.P., S.I.K., M.A.P., M.H., bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melaksanakan asistensi dan pengecekan tahapan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Tahun 2026, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan Pilwana berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama proses pemilihan berlangsung.
Dalam kegiatan itu, Kapolres Dharmasraya didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Dharmasraya Catur Eby, S.STP., M.Si., Kepala Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya Bobby Perdana Riza, S.STP., M.Si., Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya Yuli Adri, S.KM., M.Si., serta jajaran PJU Polres Dharmasraya, staf Dinas PMD dan pihak terkait lainnya.
Tim asistensi turun langsung ke sejumlah nagari yang melaksanakan Pilwana Serentak 2026, di antaranya Nagari Koto Besar, Nagari Kurnia Selatan dan Nagari Sipangkur.
Di lokasi, tim berdialog dengan wali nagari, Panitia Pemilihan Nagari (PPN) serta pihak terkait untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi muncul dan memerlukan penanganan bersama.
Kapolres Dharmasraya menekankan kepada PPN agar seluruh tahapan Pilwana dilaksanakan secara profesional, netral, transparan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
“PPN harus menjaga netralitas dan integritas. Jangan ada keberpihakan kepada calon tertentu. Semua peserta harus mendapatkan perlakuan yang sama dan seluruh tahapan harus dilaksanakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kapolres.
Selain menjaga netralitas, Kapolres meminta PPN membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak. Setiap persoalan yang muncul diharapkan segera dikoordinasikan dan diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan.
“Setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Jangan sampai persoalan administrasi ataupun perbedaan pendapat berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Kapolres juga mengingatkan PPN agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, termasuk informasi yang beredar di media sosial. Setiap informasi mengenai tahapan Pilwana diminta disampaikan secara jelas, terbuka dan berdasarkan fakta kepada masyarakat.
Aspek Kamtibmas juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pilwana Serentak 2026. Kapolres mengingatkan seluruh pihak bahwa perbedaan pilihan merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus disikapi secara dewasa dengan tetap menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat.
“Kita ingin Pilwana Serentak Tahun 2026 berjalan aman, lancar, demokratis dan bermartabat. Polri bersama pemerintah daerah akan terus melakukan monitoring dan memberikan asistensi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil asistensi dan pengecekan, secara umum tahapan Pilwana di sejumlah nagari yang dikunjungi berjalan aman, tertib dan kondusif. Meski demikian, seluruh pihak diminta tetap meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi guna mengantisipasi setiap potensi gangguan Kamtibmas.
Polres Dharmasraya bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen mengawal seluruh rangkaian Pilwana Serentak Tahun 2026 agar terlaksana secara aman, tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Af)